🏀 Perka Lkpp 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa

BPKPditugaskan melakukan pembinaan penyelenggaranan SPIP melalui “Peningkatan Kompetensi Auditor APIP” (Pasal 59 PP No 60 Tahun 2008) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP. Pengertian Probity dan Probity Audit. ‘ Probity diartikan sebagai 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional 18Juli 2018. Sumber. BN. 2018/NO.914, PERATURAN.GO.ID. Silahkan download Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 melalui link di bawah ini: Download PDF. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat. Definisi: BN = Berita Negara. PerkaLKPP Tahun 2013 dan perubahan tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa Di desa. November 30, 2017. Pendamping Desa. NOTA KESEPAHAMAN KEMENDESA, KEMENDAGRI, POLRI tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa PERMEDESA PDTT NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KepalaLKPP, Roni Dwi Susanto menilai UU Cipta Kerja memegang peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Prosespengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kekurangan dan permasalahan mulai saat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan. Besarnya nilai denda keterlambatan tidak dibatasi dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tergantung dari lamanya tambahan waktu yang dibutuhkan oleh penyedia untuk PerpresNo. 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 di revisi menjadi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perka LKPP No. 9 tahun 2014 Pasal 8 tentang PetunjukTeknis Operasional sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/JasaP emerintah. Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Salahsatu perubahan utama dalam Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahanya nomenklatur PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan. Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai makna telah dilakukan tahapan pemeriksaan hasil pekerjaan. Karena dalam azas . SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi role model pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat bediskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis 8/6/2023 di Rumah Dinas Puri Gedeh. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi. Track record dan prestasi Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar, ungkapnya menjadi dasar penunjukan Jawa Tengah sebagai role model pengadaan barang/jasa. Diketahui selama 10 tahun dipimpin Ganjar, Jawa Tengah telah menyabet banyak penghargaan. "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan. Selain itu, penggunaan e-katalog di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden Jokowi yang mesti dikerjakan. Yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen. "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen. Target kami sih di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun dan hari ini di bulan Juni sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Terkait transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah Rp83 triliun lebih. Jumlah itu sudah melewati transaksi tahun lalu. Untuk itu, Hendi optimis transaksi e-katalog akan semakin besar nilainya. Diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di e-katalog, kemudian direview. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan.* Kepala LKPP Melantik 9 Pegawai untuk Memperkuat Kinerja Organisasi15 June 2023 Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengad... Selengkapnya

perka lkpp 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di desa